Menggugat Etika Komunikasi Menteri

Sudah berapa hari ini semua saluran media massa diramaikan berita tentang adanya seorang menteri yang mengatai-ngatai Presiden Jokowi di belakangnya. Narasumber informasi ini bukan orang sembarangan, yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, yang juga merupakan elite PDIP. Berbagai komentar sontak ramai, yang ujungnya senada ibarat koor, meminta menteri yang dinilai kurang sopan tersebut dicopot.

Tjahjo Kumolo mengaku sudah melaporkan masalah ini kepada Jokowi. Anehnya, Jokowi belum pernah mengonfirmasi benar tidaknya informasi ke publik. Tampaknya mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menanggapinya dengan hati-hati atau memiliki pertimbangan tersendiri.

Kebenarannya masih belum bisa dipastikan, kendati katanya menteri yang bersangkutan bicara negatif tentang Jokowi di depan sekelompok orang. Siapa mereka masih belum mengungkapkan identitasnya ke publik. Tak heran berbagai spekulasi sudah berhembus dan isunya diseret ke mana-mana.

Entah disengaja atau tidak, pengungkapan informasi ini dilakukan saat isu reshuffle sedang memanas. Pergantian menteri memang selalu menggoda bagi siapa saja yang menginginkannya. Bisa saja berita menteri yang saat ini sedang disorot langsung dikipas ramai-ramai agar alasan reshuffle terpenuhi.

Terlepas dari benar tidaknya soal menteri merendahkan Jokowi, agak janggal mengapa Tjahjo yang membeberkannya ke publik. Siapa yang menyuruhnya bicara ke media? Apakah atas inisiatifnya sendiri, disuruh Jokowi, partai atau orang lain? Perlu dipertanyakan apa motif pengungkapan kasus ini.

Sangat tidak etis seorang menteri menyebarkan keburukan rekan kerjanya ke khalayak ramai. Apalagi kapasita Tjahjo tersebut bukan atasan menteri tersebut. Harusnya jika sudah dilapor ke Jokowi, biarkan dia secara internal yang mengurusnya. Apalagi proses evaluasi menteri masih berlangsung.

Mengganti, membina atau memaafkan menteri yang dinilai kurang sopan tersebut adalah hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Sebaiknya tekanan melalui media agar ada reshuffle dihentikan. Ini ibarat muka buruk, cermin dibelah. Mencuatnya masalah ini menunjukkannya buruknya komunikasi sesama menteri.

Jokowi harus mengingatkan menterinya menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi. Masalah internal kabinet jangan terus dibuka blak-blakan ke publik.

Kalaupun Presiden belum memiliki kesempatan membahasnya, kan sudah mekanisme untuk menanganinya. Jangan perbedaan pendapat antara menteri justru mengganggu kinerja pemerintahan.

Jika memang benar ada menteri yang sembarangan bicara, sebaiknya segera mengklarifikasi ke Jokowi, bukan ke media massa. Biarlah presiden yang menilai dan memberi penjelasan ke rakyat. Menteri harus ingat tugas mereka membantu presiden bukan malah menjadi beban baginya. (**)